BATAMHARIINI.COM - Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah pusat belum mencapai satu keputusan terkait pembubaran BP Batam.
Sampai saat ini, nasib FTZ Batam juga masih dalam pembahasan.
"Kalau soal Mendagri nggak usah khawatirlah, mungkin itu kelepasan saja. Belum putus soal itu, masih dilakukan kajian. Jadi belum sampai putusan akan dibubarkan,"ujar Luhut saat berkunjung ke Batam, Kamis.
Sebelumnya, pada Selasa (16/2/2016), kepada media MendagriTjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa sudah positif pemerintah pusat akan membubarkan BP Batam dan membentuk Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pemerintah pusat akan merampungkan pembahasan keputusan tersebut pada rapat koordinasi, Jumat (19/2/2016) mendatang.
Pemerintah juga akan membentuk Dewan KEK dengan mengundang Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) serta pimpinan DPRD setempat.
"Nanti Jumat jam 9 pagi di kantor Kemenko Bidang Perekonomian kita undang Gubernur Kepri dan Ketua DPRD untuk finalisasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP) soal KEK dan membentuk dewan kawasan," jelasnya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/2/2016), dikutip dari Liputan6.com.
Lebih jauh kata Tjahjo, keputusan pemerintah pusat terhadap pengelolaan Batam sebagai KEK adalah membubarkan otorita atau BP Batam.
Lanjutnya, digantikan sementara waktu oleh Dewan KEK di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Tetap otorita Batam bubar, dengan keluarnya PP, otomatis BP Batam bubar. Lalu Dewan KEK untuk sementara sampai Walikota dilantik Maret nanti. Baru kemudian langsung diambilalih (kewenangan) oleh Pemkot Batam. Jadi nunggu PP dulu," terangnya.
Sumber : Tribun Batam
