BATAMHARIINI.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah ada deadline dan uang tebusan
yang dibayarkan dalam pembebasan 10 WNI di kelompok Abu Sayyaf. Proses
negosiasi pembebasan terus dilaksanakan.
"Ah ga ada itu soal waktu waktu itu. Ga ada itu," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016).
Dirinya mengakui ada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono, dan sejumlah pejabat penting dari Kementerian Pertahanan dan Polri.
Pertemuan itu disebut JK membahas soal perkembangan-perkembangan terakhir di Filipina. Salah satunya adanya menjalin komunikasi dengan pihak Filipina.
"Selalu berhubungan dengan pemerintah sana," terangnya.
Upaya utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan negosiasi kemanusian. Namun secara tegas JK membantah ada upaya pembayaran tebusan kepada kelompom Abu Sayyaf.
"Ga ada, kita nggak ada bicara soal itu," kata JK.
"Sekali lagi pemerintah tak pernah berbicara tentang bayar membayar, tidak sama sekali. Tidak. Dan soal waktu itu tak ada informasi yang jelas siapa yang katakan itu waktu itu karena di Filipina juga tak ada deadline seperti itu," tegas JK.
"Ah ga ada itu soal waktu waktu itu. Ga ada itu," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016).
Dirinya mengakui ada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono, dan sejumlah pejabat penting dari Kementerian Pertahanan dan Polri.
Pertemuan itu disebut JK membahas soal perkembangan-perkembangan terakhir di Filipina. Salah satunya adanya menjalin komunikasi dengan pihak Filipina.
"Selalu berhubungan dengan pemerintah sana," terangnya.
Upaya utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan negosiasi kemanusian. Namun secara tegas JK membantah ada upaya pembayaran tebusan kepada kelompom Abu Sayyaf.
"Ga ada, kita nggak ada bicara soal itu," kata JK.
"Sekali lagi pemerintah tak pernah berbicara tentang bayar membayar, tidak sama sekali. Tidak. Dan soal waktu itu tak ada informasi yang jelas siapa yang katakan itu waktu itu karena di Filipina juga tak ada deadline seperti itu," tegas JK.
Sumber : detik.com
