BATAMHARIINI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi untuk melakukan
pengawalan terhadap kapal-kapal Indonesia yang berada di sekitar
perairan Filipina. Pengawalan dibutuhkan untuk mencegah aksi pembajakan
atau penyanderaan anak buah kapal (ABK).
"Presiden sudah instruksikan itu untuk pergi-pulang ada pengawalan itu. Presiden sudah instruksikan," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).
Namun hingga saat ini, JK menyebut tidak ada usulan penutupan jalur pelayaran yang menghubungkan dengan perairan Filipina.
"Bahwa kapal-kapal Indonesia diperingatkan untuk hati-hati atau menghindari jalur itu, ya. Tentu bisa dipertimbangkan tapi tidak mungkin Indonesia menutup, itu kan daerah pelayaran internasional," terangnya.
Pemerintah Indonesia sambung JK masih melakukan komunikasi dengan otoritas Filipina untuk menjajaki kerja sama pengawalan keamanan kapal yang melintas di sekitar perairan Filipina.
Namun terkait penyanderaan 14 orang WNI oleh kelompok Abu Sayyaf, JK mengaku belum mendapat informasi terbaru. "Nggak tahu, belum dapat," kata dia.
"Presiden sudah instruksikan itu untuk pergi-pulang ada pengawalan itu. Presiden sudah instruksikan," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).
Namun hingga saat ini, JK menyebut tidak ada usulan penutupan jalur pelayaran yang menghubungkan dengan perairan Filipina.
"Bahwa kapal-kapal Indonesia diperingatkan untuk hati-hati atau menghindari jalur itu, ya. Tentu bisa dipertimbangkan tapi tidak mungkin Indonesia menutup, itu kan daerah pelayaran internasional," terangnya.
Pemerintah Indonesia sambung JK masih melakukan komunikasi dengan otoritas Filipina untuk menjajaki kerja sama pengawalan keamanan kapal yang melintas di sekitar perairan Filipina.
Namun terkait penyanderaan 14 orang WNI oleh kelompok Abu Sayyaf, JK mengaku belum mendapat informasi terbaru. "Nggak tahu, belum dapat," kata dia.
Sumber : DETIK
